Home / News / Kasi Intel Kejari Flotim : Telaan PPK Bidang Jasa dan Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Dinilai Sangat Tepat

Kasi Intel Kejari Flotim : Telaan PPK Bidang Jasa dan Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Dinilai Sangat Tepat

774 Kali dibaca
Kasi Intel Kajari Flotim,Salesius Guntur,SH

Bagikan Halaman ini

TIMURNTT.COM.LARANTUKA.-Langkah bijak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dua pokja pekerjaan jalan, pada dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Flores, dalam membuat telaan hukum ke Kejaksaan Flotim, sebagai langkah tepat menghindari dari jeratan hukum.

Laporan telaan ke Kejaksaan atas dua paket proyek, masing-masing ruas jalan Waiklibang -Ebak-Riangkeroko dengan nilai total HPS 3 milyar, sedangkan ruas jalan Beloaja- Lamanabi dengan nilai total HPS sebesar 13 milyar.

Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan hukum bagi pihak Kejaksaan untuk melakukan telaan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Flores Timur.

Kepada wartawan, Kamis 13 juni 2017,Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, melalui Kasi Intel,Salesius Guntur,SH di ruang kerjanya menjelaskan bahwa,langkah yang diambil oleh PPK, Amatus Ola Beda dalam memberikan telaaan terhadap dua pokja pengerjaan jalan ke Kejaksaan sebagai langkah yang benar untuk meminimalisir dampak hukum.

“Ini sebagai yang benar dari PPK memberikan telaaan kepada pihak Kejaksaaan. Dengan telaaan tersebut, pihak Kejaksaan akan memberikan pertimbangan hukum, ujar Alle.

Sesuai dengan ketentuan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,yang dirubah lagi dalam Perpers nomor 35 2011, perubahan kedua dalam Perpers Nomor 70 tahun 2012, perubahan ke tiga Perpers Nomor 172 tahun 2014 dan perubahan perpers Nomor 4 tahun 2015.

Dimana pada BAB II, menjelaskan bahwa tata nilai pada bagian pertama,pasal 5 pengadaaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut,efisien, efektif,transparan,terbuka adil/tidak disminikratif.

Pada point tidak disminikratif menekankan bahwa, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengantetap memperhatikan kepentingan nasional.

BACA JUGA  Bendahara DKP Flotim ,Gabriel Fernandez Mengakui Perbuatannya

“Jadi ada dua rekomendasi yang diberikan oleh pihak kejaksaan terhadap telaan yang diberikan PPK dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa, pihak Kejaksaan tidak berhak membatalkan hasil pengumuman, jelas Ale.

Point pertama, pengguna anggaran pada dinas pekerjaaan umum dan penataan ruang kabupaten Flores Timur, segera membuat keputusan akhir yang menyatakan pelelnagan paket tersebut gagal.

Sementara pada poin kedua adalah, apabila pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, tidak sependapat dengan PPK pada dinas pekerjaan umum, yang tidak bersedia menandatangani surat penunjukan panitia barang dan jasa, maka sesuai dengan
ketetapan pengguna anggran atau kuasa pengguna anggran pada dinas pekerjaaan umum dan tata ruang kabupaten Flores Timur, segera membuat keputusan akhir yang memerintahkan PPK pada dinas PU dan tata ruang untuk segera menandatangani surat penujukan penyedia pengadaaan barang dan jasa.

Berdasrkan ketentuan pepres semua keptusan final berada pada PA.jadi tidak ada rekomendasi dari jaksa tidak untuk membatalkan.(DOR)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini