Home / Flores & Lembata / Ignas Uran : Pemerintah Yang Paling Diskriminatif Adalah Pemerintah Flores Timur Saat Ini

Ignas Uran : Pemerintah Yang Paling Diskriminatif Adalah Pemerintah Flores Timur Saat Ini

249 Kali dibaca
Foto : Gedung DPRD Kabupaten Flores Timur

Bagikan Halaman ini

TIMURNTT.COM.LARANTUKA.-Pembatalan proyek secara  sepihak oleh Pemerintah meskipun sudah memiliki Surat Perintah Kerja ( SPK) dan termuat dalam  APBD perubahan tahun 2018, menjadi diskusi panas di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Flores Timur, Rabu 19 December 2018. Kehadiran belasan warga RT/RW/01/03 Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka dalam menyampaikan tujuan dan kehadiran mereka membuat sejumlah anggota dewan angkat bicara.

Anggota Dprd dari Partai Golkar, Ignas Uran merasa kecewa dan mengutuk tindakan Pemerintah yang secara sah telah membatalkan proyek pengerjaan jalan yang sudah dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2018. Menurut Ignas, ada tiga pola yang harus melekat pada Pemerintah yakni, pola pendekatan partisipatif, pendekatan teknografis  dan pendekatan politik. Ketiga pendekatan ini menjadi satu keterkaitan dalam proses pembangunan.

Pendekatan partisipatif adalah, apa yang dihasilkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk dilakukan, pendekatan teknokgarfis adalah apa yang pemerintah lihat tentang kebutuhan masyarakat dan pemerintah melaksankan berdasarkan program strategi dinas dan visi misi Bupati  dan wakil Bupati. Sedanagkan pendekatan politik adalah, apa yang masyarakat keluhkan tapi tidak disampaikan kepada pemerintah, tapi disampaikan kepada dewan, dan sebaliknya apa yang dilihat oleh anggota dewan untuk di perjuangkan.  “Tiga pendekatan ini menjadi pilar utama dalam pembangunan, yakni pendekatan secara partisipatif, teknografis dan politik, jelas Ignas Uran.

Lanjutnya, semua pendekatan tersebut akan diakumlusikan menjadi satu kesatuan dalam program kegiatan yang namanya APBD.  Fakta kehadiran masyarakat Lewolere secara jelas membuktikan “Pemerintah yang paling diskrimintatif adalah pemerintahan saat ini”.Dimana semua penetapan melalui APBD wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjalankan, karena semua adalah kebutuhan masyarakat yang meskinya di intervensi oleh pemerintah bukan sebaliknya membatalkan tanpa melalui sebuah mekanisme yang jelas.

BACA JUGA  Enam Paket Ramaikan Pilkada Flotim

“Fakta kehadiran masyarakat Lewolere adalah salasatu contoh persoalan yang sudah muncul dipermukaan dan tidak menutup kemungkinan hal yang sama terjadi di desa atau kelurahan lain di Flotim”. Dengan demikian saya harus jujur mengatakan bahwa, Pemerintah yang paling diskriminatif adalah Pemerintahan Flores Timur saat ini, tegas Ignas.

Berdasarkan persoalan ini, menjadi bukti Pemerintah telah melakukan pembangunan tebang pilih di masyarakat. Karena dengan demikian masyarakat menjadi korban kebijakan terhadap pembangunan yang sangat diskriminatif. Anggota DPRD dan selaku Ketua DPD II Golkar Flotim menegaskan bahwa tidak ada aturan lakukan pembatalan secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat. “Ini pembatalan karena pertimbangan politik! Kenapa demikian? “Karena sudah ada SPK, dan ini adalah pemerintah yang paling diskriminatif pada saat ini. “Ini musim politik dan orang sedang melihat, entah keuntungan apa yang diperoleh ketika dengan pembatalan program kegiatan yang termuat dalam APBD, tegas Ignas Uran.

Sementara itu, Anton Lebu Maran dalam rapat dengar pendapat juga menyampaikan persoalan di Kelurahan Lewolere juga  sedang terjadi di Kelurahan Sarotari. Dimana program yang sudah termuat dalam APBD perubahan tahun 2018  dan memilki SPK dibatalkan secara sepihak. “Untuk kelurahan Lewolere suplayer baru mengadakan pembelian 75 sak semen, namun di Kelurahan Sarotari material batu, pasir, semen dan drum juga sudah disiapkan, hal ini akan berdampak kerugian terhadap suplayer dan masyarakat, ungkap lebu Maran.

Merujuk pada persolan tersebut, anggota DPRD Flotim tetap berprinsip bahwa program ini tetap dilaksanakan, apalagi termuat dalam APBD perubahan tahun 2018. Dalam waktu dekat, DPRD juga akan memanggil OPD terkait untuk menjelaskan alasan dilakukan pembatalan. Pantauan wartawan , semua fraksi di DPRD memberikan pendapat terkait persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Lewolere, namun fraksi PDIP memilih untuk diam.(dor)

BACA JUGA  Karyawan SPBU 01 Larantuka Berbusana Lamaholot di HUT RI ke 72

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini