Home / Flores & Lembata / GERTAK Flotim Tolak Pembangunan Gedung DPRD

GERTAK Flotim Tolak Pembangunan Gedung DPRD

264 Kali dibaca
Foto : Gertak Flotim saat melakukan orasi dan diterima Ketua dan Wakil Ketua DPRD fLOTIM

Bagikan Halaman ini

 TIMURNTT.COM.LARANTUKA.– Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Flores Lembata,Kamis 30 januari 2019 mendatangi gedung Bale Gelekat Lewo untuk memberikan sikap dan pernyataan tegas terkait beberapa hal yang sedang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Gerakan rakyat yang sadar anti korupsi memberikan beberapa sikap keras terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk menngambil sikap terkait penolakan terhadap rencana dan pelaksanaan pembagunan gedung DPRD Flotim yang baru, proses pembangunan pasar Inpres Larantuka, JTP Sagu, tanggul di Lamakera, Bubuatagamu dan di Kelurahan Ekasapta serta mendesak DPRD segera lakukan Pansus terhadap beberapa proyek yang diduga terjadinya korupsi.

Ketua Gertak Flores lembata, Kanis Soge dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri ketua dan wakil DPRD bersama dengan beberapa anggota yang hadir, meminta sikap tegas DPRD untuk segera membatalkan rencana dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD yang baru, karena secara sadar telah melanggar perda nomor 7 tahun 2012. Menurutnya, Gertak  tidak mempersoalkan lokasi baru DPRD  mau bangun dimana, namun mari kita berkaca pada sejarah terhadap pembangunan gedung bale gelekat lewo ini. Demi sebuah kewibawaan menjalankan amanat cita-cita bersama, maka batalkan rencana dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD di waibalun karena telah melanggar produk hukum yang dibuat oleh DPRD.

“Demi menegakan aturan maka kita harus kembali melihat perda nomor 7 tahun 2012, Kalau kita bicara soal perda nomor 7 tahun 2012 maka rencana pembangunan ini harus dibatalkan, urai kanis. Dari persoalan itu, Lebih lebih lanjutnya, pembangunan pasar baru yang dibiarkan hingga saat ini, sebagai perwakilan dari beberapa pembangunan yang diduga telah terjadi korupsi. Oleh karena itu mewakli kekuatan rakyat untuk bicara, bahwa DPRD harus membuat Pansus. Melalui hasil Pansus, Gertak akan menyurati BPK untuk melakukan  audit investigasi terhadap semua proses pembangunan proyek yang terbengkelai dengan nilai miliaran.

BACA JUGA  KPUD Fotim Terima SK PPP Tanpa Cap dan Tanda Tangan Basah?

Hal senada juga disampaikan Vero lamahoda,  bahwa DPRD adalah perwakilan masyarakat, namun  rakyat tidak pernah dilibatkan untuk membangun atau memindahkan kantor DPRD ke tempat lain. Lamahoda pada forum tersebut juga meminta kejujuran dari 30 anggota dewan untuk mengungkapkan titipan tenaga Honor yang ada di setiap OPD.

“Ada kuat dugaan anggota DPRD juga menitipkan orang-orangnya di OPD, karena dari hasil pantauan banyak yang memberikan lamaran di setiap OPD pasti akan menumukan jawaban bahwa, apakah kamu memilki orang-orang penting di kabupaten ini?

Oleh karena itu dirinya juga meminta DPRD segera membuat pansus terkait penerimaan tenaga honor yang dinilai cukup membebankan APBD. Menurutnya, penerimaan tenaga honor harus memiliki keahlian bukan melakukan penerimaan asal suka. “Pegawai honor harus dilihat kembali untuk mengurangi beban APBD, dan kalau bisa Pemerintah Flotim harus belajar dari Kabupaten lembata yang telah merumahkan ribuan tenaga honorer.

Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Bethan menjawabi tuntutan tuntutan tersebut bersedia untuk berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mendalami secara bersama. Betan dalam forum tersebut  juga menjelaskan soal masalah tempat bukan melanggar, tapi kita juga menghargai kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu diputuskan baik itu lembaga DPRD maupun pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk keputusan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.

“Terkait perda nomor 7 tahun 2012, kawasan PPI yang berlokasi di kelurahan Amagerapati  juga masuk dalam kawasan pertokoan. “Pihak jepang tidak mau membangun kalau lokasinya berada di OKA, pada posisi seperti inilah kadang-kadang kebijakan pemerintah dalam kebijakan dan kewenangan dia untuk menyelamatkan anggaran untuk kepentingan pembangunan, jelas Betan.

Persoalan ini bukan dalam skala kita melanggar aturan, kalau memang ada hal terkait kebijakan dengan lokasi mungkin bisa pada waktunya ke pemerintah untuk mendapatkan penjelasan teknik secara baik. Karena kami sudah mendapatkan penjelasan dan dalam logika pimikiran di dalam kebijakan RPJM 2017-2022 sekiranya menjadi bagian dari implementasi visi dan misi dari pemerintahan defenitif baru.

BACA JUGA  Bupati FlotimTutup Turnamen Kolilanang Cup 2018

Gertak Flores Lembata pada pukul 10.00 wita melakukan orasi di lokasi pasar inpres larantuka dan menuju kantor DPRD Flotim. Rombongan Gertak dihadiri oleh Kanis Soge, Baktiar lamawuran, Vero lamahoda, Ica lamapaha, Noben dan  Erna Romakia bersama rombongan diterima oleh ketua dan Wakil ketua DPRD Flotim(dor)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini